otonomi dalam pelayanan kebidanan

Beberapa dasar dalam otonomi dan aspek legal yang mendasari dan terkait dengan pelayanan kebidanan antara lain sebagai berikut:

1. Kepmenkes Republik Indonesia 900/Menkes/SK/VII/2002 Tentang registrasi dan praktek bidan.
2. Standar Pelayanan Kebidanan 2001
3. Kepmenkes Republik Indonesi Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan
4. UU Kesehatan No. 23 Tahun1992 tentang Kesehatan
5. PP No 32/Tahun 1996 Tentang tenaga kesehatan
6. Kepmenkes Republik Indonesia 1277/Menkes/SK/XI/2001 Tentang organisasi dan tata kerja Depkes
7. UU No 22/1999 Tentang Otonomi daerah
8. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
9. UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung, dan transplantasi
10. KUHAP, dan KUHP, 1981
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor; 585/Menkes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik
12. UU yang terkait dengan Hak reprodiksi dan Keluarga Berencana

• UU No. 10/1992 Tentang pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
• UU No. 23/2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di Dalam Rumah Tangga